Info Bantaeng — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Bantaeng, Selasa (18/11/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin pemerintah untuk memastikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel melakukan kunjungan langsung ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buttatoa, yang saat ini menjadi satu-satunya Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Kabupaten Bantaeng.
Pastikan Layanan Bantuan Hukum Sesuai Standar
Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengecekan menyeluruh terhadap proses pemberian layanan kepada masyarakat, mulai dari tata kelola administrasi hingga mekanisme pendampingan hukum oleh para advokat.
Baca Juga : Huadi Group Bantu Token Listrik untuk Penerangan Jalan Desa Papanloe
“Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan setiap OBH memberikan layanan bantuan hukum yang profesional, tepat sasaran, dan sesuai regulasi,” ujar salah satu anggota tim penyuluh hukum.
Evaluasi juga mencakup peninjauan progres penyelesaian laporan yang menjadi kewajiban lembaga, termasuk dokumentasi pendampingan kasus yang sedang berjalan.
Dukungan untuk Optimalisasi Akses Keadilan
Kanwil Kemenkum Sulsel menegaskan bahwa monev rutin ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperluas akses keadilan, terutama bagi masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum.
Kepala Seksi Penyuluhan, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel menekankan pentingnya peran OBH dalam mendorong kesadaran hukum dan memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi.
“OBH seperti LBH Buttatoa adalah ujung tombak pelaksanaan bantuan hukum di daerah. Mereka harus didukung agar layanan yang diberikan tetap berkualitas dan akuntabel,” jelasnya.
LBH Buttatoa Siap Tingkatkan Kualitas Layanan
Perwakilan LBH Buttatoa menyambut baik kegiatan monitoring ini. Mereka menyatakan bahwa evaluasi dari Kanwil Kemenkum Sulsel menjadi masukan berharga untuk peningkatan kualitas layanan.
“Kami berkomitmen terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan profesionalitas tim dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat,” ujar salah satu pengurus LBH Buttatoa.
LBH juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat dalam memperluas jangkauan edukasi hukum.
Dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini, Kanwil Kemenkum Sulsel memastikan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum di Bantaeng tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berpihak pada masyarakat kurang mampu.
